LHOKSUKON — Di balik warung kecil, lapak pedagang pasar, usaha kuliner rumahan hingga industri kerajinan, ada ribuan keluarga di Aceh Utara yang menggantungkan hidup pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketika banjir bandang menghantam, sebagian usaha itu bukan hanya kehilangan barang dagangan, tetapi juga kehilangan modal, pelanggan, bahkan kemampuan untuk kembali beroperasi.
Pemulihan ekonomi pascabencana karena itu tak cukup hanya dengan membangun jalan, jembatan atau rumah yang rusak. Ada kebutuhan lain yang tak kalah mendesak: memastikan para pelaku usaha kecil kembali memiliki modal untuk menghidupkan usaha dan menggerakkan ekonomi keluarga.
Di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya memperjuangkan bantuan presiden (Banpres) bagi lebih dari 12.000 pelaku UMKM. Setiap calon penerima diusulkan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.
Jika seluruh usulan itu terealisasi, dana sekitar Rp36 miliar berpotensi mengalir ke sektor usaha masyarakat Aceh Utara. Jumlah tersebut bukan sekadar angka dalam program bantuan, melainkan peluang untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat terganggu akibat bencana.
Upaya itu diperjuangkan Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, dengan meminta jajaran pemerintah daerah menjemput program-program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat bangkit.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang masih menjadi beban rumah tangga dan kebutuhan modal yang menghimpit pelaku usaha kecil, bantuan tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit pemulihan ekonomi daerah.
Mencari jalan pemulihan dari pusatPerjuangan memperoleh dukungan bagi UMKM dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha kecil menengah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara, Kusairi, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Bupati Ayahwa agar pemulihan usaha masyarakat pascabencana mendapat perhatian serius.
“Sejak terjadinya bencana, sesuai arahan Bapak Bupati, kami terus menyusun langkah pemulihan dan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, serta UMKM. Alhamdulillah, usulan yang kita sampaikan mendapat sambutan baik,” ujar Kusairi.
Menurut Kusairi, lebih dari 12.000 pelaku UMKM telah masuk dalam usulan calon penerima Banpres. Masing-masing direncanakan mendapatkan bantuan Rp3 juta yang dapat menjadi tambahan modal untuk menjalankan kembali usaha.
Jika seluruh usulan tersebut disetujui dan disalurkan, potensi dana Rp36 miliar itu dapat menyebar ke berbagai sektor usaha di Aceh Utara. Pedagang bisa mengisi kembali stok barang, pengusaha kuliner membeli bahan baku, pelaku industri rumahan memperbaiki peralatan, hingga usaha kecil kembali menjalankan produksi.
Perputaran uang dari bantuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penerima, tetapi ikut menggerakkan pedagang pemasok, pasar lokal dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Kini, proses bantuan memasuki tahap persiapan administrasi melalui Bank Aceh. Para pelaku UMKM yang telah masuk dalam daftar calon penerima diminta menghubungi kantor Bank Aceh terdekat untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Persyaratan yang disiapkan meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Rekening penerima juga telah dipersiapkan melalui Bank Aceh.
Kusairi mengingatkan calon penerima agar tidak menunda pengurusan dokumen. Kelengkapan administrasi menjadi salah satu tahapan yang perlu dipenuhi agar proses penyaluran nantinya dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Pemerintah daerah, kata dia, juga siap membantu pelaku usaha yang masih kesulitan mengurus NIB, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan administrasi digital.
Kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Sebagian membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, sebagian lainnya untuk memperbaiki peralatan, menambah persediaan dagangan, atau memperluas kapasitas produksi.
Namun, akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan mengelola usaha. Modal yang tersedia harus dimanfaatkan secara produktif agar pelaku UMKM tidak hanya mampu memulai kembali kegiatan bisnis, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
Pemerintah pusat sendiri telah mengembangkan kebijakan relaksasi KUR bagi pelaku UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.
Kebijakan tersebut mencakup sejumlah kemudahan pembiayaan bagi debitur terdampak.
Di Aceh Utara, bantuan langsung dan akses pembiayaan diharapkan dapat saling melengkapi.
Bantuan menjadi penopang awal bagi usaha yang membutuhkan pemulihan, sementara pembiayaan dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kapasitas bisnisnya.
Meski demikian, keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Ketepatan sasaran, kelancaran penyaluran, pendampingan administrasi, serta kemampuan penerima memanfaatkan bantuan secara produktif juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan.
Di tengah tantangan ekonomi dan dampak bencana yang belum sepenuhnya pulih, UMKM menjadi salah satu fondasi yang perlu dijaga. Dari usaha-usaha kecil itulah penghasilan keluarga, kesempatan kerja dan perputaran ekonomi lokal bertumpu.
Semangat Aceh Utara Bangkit diharapkan tidak berhenti sebagai slogan. Ia perlu hadir dalam kesempatan nyata bagi masyarakat untuk kembali bekerja, berusaha dan membangun kehidupan yang lebih baik.
Sebab, ketika UMKM kembali tumbuh, bukan hanya usaha yang pulih. Ada keluarga yang kembali memiliki harapan, ada pasar yang kembali ramai, dan ada ekonomi daerah yang perlahan menemukan kekuatannya.


