BANDA ACEH — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Assembly Hall Darmawangsa Makodim 0101/KBA, Banda Aceh, Senin (29/9/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung dan mengawal suksesnya program nasional MBG yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat.
“Seharusnya sebelum program MBG ini diluncurkan dan SPPG dibentuk, kita sudah lebih dulu duduk bersama seperti hari ini. Program ini sangat mulia, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambutnya dengan komitmen penuh. Tugas kita adalah memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Syech Muharram.
Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh sekolah di Aceh Besar telah menerima manfaat dari program MBG yang bertujuan menurunkan angka stunting dan mempersiapkan generasi emas Indonesia. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak hanya terletak pada pendistribusian makanan, tetapi juga pada proses dan pengawasan yang ketat.
“Kita harus mengawal seluruh proses, mulai dari dapur, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah. Jangan sampai makanan dimasak tengah malam dan dibagikan siang hari. Kalau kita bekerja ikhlas dan jujur, insya Allah tidak ada masalah. Tapi jika ada kecurangan, pasti akan timbul persoalan di lapangan,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 128 ribu penerima manfaat MBG di Aceh Besar. Dari jumlah tersebut, delapan dapur MBG dikelola pihak swasta, sementara dua dapur lainnya dikelola oleh Pemkab Aceh Besar yang berlokasi di Kota Jantho dan Kuta Baro.
Pada kesempatan yang sama, Dandim 0101/KBA Letkol Inf. Faurizal Noerdin, S.Sos., menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya rakor tersebut. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Makodim ini bukan hanya milik TNI, tapi juga milik masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. Rakor ini menjadi wadah bagi kita untuk menyatukan langkah. Jangan selesaikan masalah lewat media sosial, tapi mari kita musyawarahkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah menyoroti pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Ia menyebutkan bahwa di Banda Aceh tercatat 67 ribu penerima manfaat, termasuk 5.817 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Target kami adalah 83.780 penerima manfaat. Namun, terdapat perbedaan data dengan Kodim yang menyebutkan 81 ribu. Inilah pentingnya kita duduk bersama agar data bisa disinkronkan dan program berjalan optimal,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian kecil masyarakat masih kurang merespons program ini, yang menurutnya dipengaruhi oleh informasi negatif dari luar daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khairullah, Korwil MBG, Kepala BPOM Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Banda Aceh, Plt Kadis Kesehatan dan Plt Kadisdikbud Aceh Besar, serta sejumlah instansi dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (ADV)
