Banda Aceh – Anggota Komisi III DPRA, Hj. Salmawati, yang akrab disapa Bunda Salma, menyampaikan kritik keras terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merazia kendaraan berpelat nomor BL asal Aceh di wilayah Sumut.
Ia menilai tindakan tersebut keliru, berpotensi memicu ketegangan antardaerah, dan dapat merusak hubungan baik antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
“Ini berbahaya, seolah-olah masyarakat Aceh tidak punya hak melintasi wilayah Sumatera Utara. Kita tidak bisa tinggal diam,” kata Bunda Salma kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, selama ini hubungan sosial antara warga Aceh dan Sumut berlangsung harmonis. Ia menyayangkan jika kebijakan sepihak dari seorang kepala daerah justru memicu keresahan.
“Jangan sampai karena kebijakan Pak Bobby (Gubernur Sumatera Utara) yang sepihak, hubungan baik ini rusak,” ujarnya.
Bunda Salma juga menyoroti kenyataan bahwa kendaraan dari Sumut yang menggunakan pelat BK selama ini bebas melintas di Aceh tanpa gangguan. Ia menilai, tindakan razia terhadap kendaraan berpelat BL menunjukkan sikap yang diskriminatif.
“Plat BK masuk ke Aceh tidak pernah dirazia, masyarakat kita justru menyambut dengan baik. Maka jangan memperlakukan plat BL secara berbeda,” ujarnya.
Selain itu, Bunda Salma turut menyinggung soal isu klaim empat pulau yang sempat menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Ia berharap ketegangan administratif tersebut tidak berdampak pada perlakuan terhadap warga biasa.
“Jangan karena persoalan pulau, masyarakat Aceh jadi korban kebijakan yang tidak adil. Jangan alergi dengan Aceh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Menteri Dalam Negeri untuk turun tangan dan menegur Gubernur Sumut agar tidak mengambil kebijakan yang dinilai provokatif. Bunda Salma menegaskan bahwa pelat nomor kendaraan merupakan identitas resmi yang diatur oleh undang-undang dan berlaku secara nasional.
“Masyarakat Aceh cinta damai, tapi kami juga tidak akan tinggal diam jika diperlakukan tidak adil. Kita akan berdiri membela kehormatan dan hak masyarakat Aceh,” tutupnya. [Parlementaria]
