BANDA ACEH – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, , menegaskan bahwa arah pembangunan Aceh ke depan tidak boleh lagi berorientasi pada eksploitasi alam, melainkan harus tumbuh selaras dengan lingkungan dan kearifan lokal masyarakat.
Pesan itu disampaikan Safrizal saat membuka lokakarya bertajuk Growth with Nature yang berlangsung di The Pade Hotel, Senin (11/5). Dalam forum tersebut, ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana besar yang seharusnya menjadi pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Safrizal kembali mengenang tragedi tsunami 2004 yang merenggut lebih dari 170 ribu jiwa di Aceh. Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 yang menyebabkan kerugian mencapai Rp68,67 triliun dan berdampak pada lebih dari 2,2 juta kepala keluarga di Indonesia.
“Pembangunan tidak boleh lagi dimaknai sebagai upaya menaklukkan alam. Kita harus membangun bersama alam, karena keselamatan manusia sangat bergantung pada keseimbangan lingkungan,” ujar Safrizal.
Menurutnya, paradigma Growth with Nature harus menjadi fondasi baru pembangunan Aceh. Ia menyebut sebagai salah satu aset ekologis paling penting di dunia, dengan nilai jasa lingkungan yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 600 juta per tahun.
Safrizal menegaskan, menjaga hutan dan ekosistem bukanlah hambatan pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi, mencegah bencana, dan melindungi kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal Aceh melalui kutipan Hadih Maja: “Di bineh pasi ta pula aron, di dalam neuheun ta pula bangka…” yang mengandung pesan agar masyarakat menanam cemara di pesisir dan mangrove di kawasan tambak sebagai perlindungan alami dari air pasang dan abrasi.
Ia menilai, masyarakat Aceh sejatinya telah lama mengenal konsep pembangunan berkelanjutan jauh sebelum istilah sustainability dikenal secara global. Hal itu tercermin dari keberadaan pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, hingga Keujruen Blang yang mengatur hubungan manusia dengan alam secara harmonis.
Sebagai tindak lanjut dari lokakarya tersebut, Safrizal mendorong sejumlah langkah konkret, mulai dari penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana, perlindungan kawasan lindung, pengembangan proyek percontohan berbasis solusi alam, hingga penguatan peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang hijau, tangguh, dan inklusif.
“Tidak cukup sama-sama bekerja, tetapi harus bekerja sama,” tegasnya.
Lokakarya Growth with Nature diharapkan menjadi pijakan baru bagi pembangunan Aceh yang memadukan ilmu pengetahuan modern, tata kelola pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai kearifan lokal demi masa depan yang lebih berkelanjutan.
