KOTA JANTHO – Bunda PAUD Kabupaten Aceh Besar Hj. Rita Mayasari, didampingi Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris, mengikuti agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Esensial untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) serta Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun yang digelar Pemerintah Aceh secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (26/9/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.
Penandatanganan PKS ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Bunda PAUD dalam mendukung implementasi program wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun prasekolah, demi tercapainya layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.
Dalam sambutannya, Bunda PAUD Aceh Besar Hj. Rita Mayasari menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar seremoni, namun harus diikuti dengan aksi nyata di lapangan agar program berjalan sesuai harapan.
“Anak-anak kita ke depan harus bisa menikmati wajib belajar 13 tahun. Ini adalah investasi cerdas untuk masa depan mereka. Maka, pelaksanaannya harus nyata, bukan hanya simbolis,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun bukanlah sekadar target administratif, melainkan bentuk komitmen moral dan sosial untuk memastikan semua anak di Aceh Besar mendapatkan pendidikan formal yang inklusif dan berkualitas.
“Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Aceh Besar, saya mengajak seluruh Bunda PAUD di kecamatan dan gampong untuk ikut mendukung dan menggerakkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., menyatakan bahwa program wajib belajar 13 tahun adalah tekad bersama untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Ia menyebutkan bahwa pendidikan adalah investasi paling berharga yang mampu memutus rantai kemiskinan.
“Melalui pendidikan, generasi muda Aceh bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar dalam melahirkan Generasi Emas 2045,” kata M. Nasir.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi lintas sektor, serta menjadikan pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
“Kami mengajak para bupati, wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada satu pun anak Aceh yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut disaksikan secara daring oleh Direktur PAUD Kemendikdasmen RI, bupati dan wali kota se-Aceh, Bunda PAUD dari 23 kabupaten/kota, Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Aceh.
Turut hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut di Aceh Besar antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Besar, Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP Aceh Besar, serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. (ADV)
