Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin (6/4/2026), di Gedung DPRA.
Rapat tersebut tidak hanya membahas laporan tahunan kinerja Pemerintah Aceh, tetapi juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebagai bagian dari mekanisme evaluasi antara eksekutif dan legislatif.
Dalam penyampaiannya, Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas jalannya pemerintahan dan pembangunan sepanjang 2025.
Ia juga menekankan pentingnya laporan ini sebagai bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.
“Capaian pembangunan yang diraih selama 2025 adalah hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, dan partisipasi aktif masyarakat,” ujar Mualem.
Dari sisi keuangan, Pemerintah Aceh mencatat kinerja yang relatif solid. Realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Tak hanya itu, sejumlah indikator makro juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 di tahun 2025. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski Mualem mengingatkan potensi kenaikan akibat dampak bencana. Tingkat pengangguran terbuka pun mengalami penurunan tipis dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Dalam sektor pembangunan, berbagai program strategis terus digulirkan. Mulai dari pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa. Pemerintah Aceh juga membiayai jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi yang menembus angka Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan, seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah, serta dijalankan dengan prinsip efektif dan akuntabel agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Mualem mengajak seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan. []
