Banda Aceh — Tokoh penggerak Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3 ALA) Armen Desky, menyambut baik visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan perluasan wilayah administratif menjadi 50 provinsi dan 50 gubernur di Indonesia.
‘Kami dari Komite Persiapan Pembentukan ALA sangat mendukung sehingga ada peluang pemekaran bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Aceh’, ujarnya dalam siaran pers, Rabu (19/8) 2026.
Bagi Aceh, tambahnyà desakan
kembali menyuarakan pemekaran wilayah di Aceh tak pernah berhenti. Menurut Armen ada empat provinsi yang bisa dimekarkan, selain Pemerintah Aceh, Aceh ALA, Aceh ABAS, dan Aceh Samudra Pase yang semuanya berada dalam bingkai NKRI.
Kecuali itu, nantinya empat provinsi ini di Aceh tetap dipersatukan di bawah payung satu lembaga kebesaran, yakni Wali Nanggroe.
Langkah strategis ini dinilai Armen selaras dengan perjalanan pemerintah Aceh saat ini yang begitu panjang jarak. Maka sudah saatnya dengan pemekaran tentunya akan memperpendek rentang kendali birokrasi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menggali potensi daerah.
Armen menyebutkan bahwa saat ini perjuangan
cetak biru (blueprint) pemekaran difokuskan pada pengesahan dua calon daerah otonomi baru (DOB) yang paling siap, yakni Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).
Bahkan untuk status kedua calon provinsi tersebut sudah berada dalam pembahasan tingkat pusat dan masuk sebagai program strategis nasional.
Armen menceritakan soal kekayaan sumber daya alam di Aceh yang semuanya ada yang siap dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat Aceh dan tidak lagi menjadi provinsi termiskin di sumatera. Jadi kita
sangat miris mendengarnya, padahal Aceh salah satu daerah penyumbang bagi republik ini,” tegasnya.
“Saya yakin dengan dimekarkan, Aceh akan menjadi besar dan hebat. Institusi Wali Nanggroe juga akan semakin mulia. Yang paling penting, kita tidak lagi menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
Kini langkah konsolidasi terkait usulan pemekaran ALA dan ABAS ini terus dimatangkan. Pihak KP3 ALA juga terus berkoordinasi dengan sejumlah tokoh dan akademisi di Jakarta, salah satunya Prof. Rahmad Salam, guna mengawal lobi-lobi pemekaran di tingkat pusat.
“Insha Allah, program Bapak Presiden Prabowo dapat terwujud dan tentunya kucuran dana APBN bisa langsung memastikan pemerataan pembangunan di daerah,” pungkas mantan Bupati Aceh Tenggara itu.
