JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar dua setengah jam di tengah menguatnya polemik dokumen pendidikan Gibran dan tekanan politik di Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan keinginan mundur karena dinamika yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Prasetyo juga mengungkapkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Istana tersebut belum berarti Gibran telah resmi berhenti sebagai wakil presiden. Sejauh ini, yang disampaikan kepada publik adalah niat pengunduran diri dalam pertemuan dengan Presiden. Belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri yang telah berlaku maupun proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden.
Tekanan politik di DPR
Keinginan Gibran mundur muncul ketika polemik dokumen pendidikannya berkembang menjadi persoalan politik di parlemen.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut, menurut Mardani, telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Ketua DPR Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut. Puan mengatakan pembahasannya akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Ketentuannya diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Dalam Pasal 79 ayat (4), DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dugaan pelanggaran itu mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Meski demikian, dukungan sejumlah anggota DPR terhadap usulan HMP belum otomatis menjadi keputusan resmi parlemen. Usulan itu masih harus diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Polemik dokumen pendidikan
Persoalan yang menyeret nama Gibran berawal dari dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Putusan MA dan MK mengenai persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Namun, substansi dan akibat hukum masing-masing putusan perlu dibedakan. Putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, sedangkan perkara di MK berkaitan dengan pengujian persoalan persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan.
Kedua putusan itu menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan atas polemik tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan menengah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Kini, setelah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah hukum yang ditempuh Gibran, tindak lanjut pimpinan DPR terhadap usulan hak menyatakan pendapat, serta keputusan resmi mengenai status jabatan wakil presiden.
