BERITAACEH, Banda Aceh – Satu unit mesin ketik usang tertatatp rapi disisi kiri dan kanan di Stand Persatuan Indonesia dan Ikatan Jurnalis Telivisi Indonesia (PWI-IJTI) Provinsi Aceh. Alat itu sebagai saksi bisu perjuangan sang Wartawan dari sebelum era digital.
Alat-alat itu terlihat masih utuh, terpanjang dietalase kaca. Selain mesin ketik da juga beberapa Camera Film, Camera Vidio, Telpon, selongsong peluru dan beberapa album Foto-foto massa konflik Aceh.
Munir Nur, kini menjabat Ketua IJTI Aceh, mantan Wartawan senior ini beberapa masa yang pernah dilalui saat menjalani sebagai Wartawan, seperti orde baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Daerah Operasi Militer (DOM), masa reformasi, konflik konflik Aceh hingga perdamaian Aceh.
“Setiap waktu ada masanya. Masa Orde Baru kerja Wartawan itu sulit,” jelas Munir Nur, Jum’at, 10 November 2023.
Cerita Munir Nur, pada masa orde baru, kinerja Wartawan dibungkam. Apalagi Wartawan mensorot kinerja Pemerintah, Media dan Wartawan sebagai incaran oknum-oknum tertentu. Sebab kekuatan Media atau Wartawan saat itu mencekam.
“Pada masa orde baru, penekanan luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya pada rezim pemerintahan Soeharto, didominasi kekuasaan Soeharto dan roninya terhadap media massa yang terbit,” Ceritanya.
Profesi jurnalis bukan lagi mencari dan mendapatkan berita yang terkini maupun terbaru yang berimbang, sesuai fakta berikut kondisi yang ada, melainkan untuk mencari dan mendapatkan berita yang aman.
“Disusul pula tidak menyinggung dan mengkritisi segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah saat itu,” paparnya.
Selain itu, pers dan dunia jurnalistik juga harus menjadi “Corong Pemerintah”, yakni menjadi alat kendali pemerintah untuk arus informasi yang berkembang di dalam masyarakat.
“Tidak ketinggalan, pers dan jurnalistik menjadi sarana pencitraan diri secara positif dari pemerintah terhadap khalayak luas, dan senantiasa menghapuskan prasangka buruk dari masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pada era tahun 1970-1990, pemerintah mencengkeram kuat struktur organisasi pers dan jurnalistik, dengan cara turut serta berperan di dalamnya sebagai jajaran eksekutif untuk mengendalikan laju informasi terhadap pembaca di masyarakat.
“Gelombang pemberedelan, pencabutan izin penerbitan, dan menjadi penghuni prodeo adalah konsekuensi yang sangat lumrah bagi dunia jurnalistik di kala itu yang bergerak radikal, kritis, serta tidak berhati-hati menuliskan berita,” jelasnya.
Peraturan dan perundang-undangan pers yang dibuat oleh pemerintah menjadikan pers semakin tersudut dengan posisinya. Dominasi pemerintahan dengan segala kekuasaan masuk hingga ranah manajemen media yang tidak seharusnya.
“Aksi-aksi tidak puas yang bermunculan dari kalangan pengusaha hingga wartawan semakin meluas, namun ketidakberdayaan atas nilai tawar pada rezim Soeharto jelas membuat kalangan pers harus mengalah pada pemerintah,” Ungkap.
Wartawan Ketika Meliput Konflik Aceh
Konflik bukan hanya menyisakan duka, tapi juga pengalaman berharga bagi pewarta. “Tidak ada nyawa seharga berita,” kata Munir Nur.
Berbeda dengan liputan di daerah aman, menurutnya faktor keamanan bagi jurnalis menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam meliput konflik. Mental, fisik, keberanian, serta intelijensi kuat dalam membaca situasi mutlak dibutuhkan.
“Trik masuk ke daerah rawan dipelajari dari pengalaman,” jelasnya.
Selama puluhan tahun menjadi wartawan, Munir Nur kenyang bergelut dalam berbagai kondisi. Berpetualang dari satu masalah ke masalah lain.
“Konflik Aceh yang penuh darah menjadi santapannya sehari-hari kala itu. Ia mendokumentasi peperangan GAM dan aparat Indonesia,” ungkap Munir.
Munir Noer mengungkapkan, salah satu bentuk tindakan negatif yang dialami jurnalis saat konflik adalah ancaman terhadap keluarga wartawan.
“Ketika berita naik, keluarga kita akan menjadi ancaman, ini sebuah permasalahan untuk wartawan lokal saat konflik,” ujar Munir, mantan jurnalis RCTI itu.
Saat awal darurat militer, pemerintah membuat pembatasan-pembatasan terhadap wartawan di Aceh, sehingga pemberitaannya lebih dominan tentang TNI.
“Awal darurat militer berita tentang GAM banyak tidak termuat. Makanya banyak mobil-mobil yang membawa koran terbakar di perjalananan,” pungkasnya.
Menjadi Jurnalis Harus Cerdas dan Berani
Sementara Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menjelaskan, menjadi seorang jurnalis bukan hanya dibutuhkan kecerdasan, kecakapan mengolah informasi, dan keberanian. Tapi juga harus terbuka dengan hal-hal baru, termasuk teknologi untuk mendukung liputan dan mengirim karya jurnalistik.
Perkembangan teknologi sekarang memang pesat. Jika zaman dulu orang mengetik dengan mesin dan mengirimnya lewat perantara kurir, sekarang jurnalis bisa langsung melaporkan peristiwa yang diliputnya dari lapangan hanya dengan bermodal telefon pintar atau gadget.
“Pengalamannya menjadi pewarta sejak era mesin ketik berjaya. Mesin itulah yang jadi andalannya membuat berita kala itu. Dulu, saya masih menggunakan mesin tik dan hasil ketikan berita dikirim lewat faksimile,” Caerita Nasir Nurdin Ketua PWI Aceh.
Fasilitas zaman dulu memang serba terbatas. Jumlah wartawan tidak sebanyak sekarang, organisasi pers juga sedikit. Medianya pun hanya ada beberapa koran, televisi pemerintah, dan radio.
“Perjuangan saya pun tidak pada penulisan berita saja, namun pada bagian peliputan ke lapangan, dulu belum banyak sepeda motor dan mobil, kami pun kesulitan jika lokasinya cukup jauh,” ujarnya.
Saat komputer mulai membumi, beralih dari mesin tik ke komputer dalam membuat laporannya. Pekerjaannya sudah lebih mudah. Mobil dan sepeda motor kala itu sudah mulai banyak, jadi lebih leluasa ia untuk liputan ke sana ke mari.
Seiring zaman, teknologi pun berkembang pesat. Orang-orang mulai meninggalkan komputer dan beralih ke laptop, telefon pintar, gadget atau tab. Peralatan itu sangat mendukung kerja-kerja wartawan.
“Jurnalis sekarang lebih praktis dibanding perjuangan kami dulu yang serba dengan keterbatasan,” ucapnya.
Kehadiran media online pun sekarang lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Warga tak perlu harus menunggu besok, untuk mengetahui peristiwa hari ini. Wartawan sekarang pun dituntut bekerja serba cepat dengan persaingan media yang sengit.
“Pekerja media zaman dulu dan sekarang memang berbeda. Dulu, intimidasi, ancaman, dan teror kerap dialaminya karena berita. Kami harus berjuang dan bertahan pada idealisme kami meski pun nyawa kami adalah taruhannya,” terang Nasir Nurdin mantan Wartawa Harian Serambi Indonesia.
PKA VIII Tahun 2023
PKA VIII akan dilaksanakan pada tanggal 04 – 12 November 2023, lokasi pelaksanaannya di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh. Mengangkat tema “Jalur Rempah” dengan tagline “Rempahkan Bumi Pulihkan Dunia”.
Dengan berbagai rangkaian kegiatan antara lain: pawai budaya, pameran sejarah jalur rempah, festival busana, festival kuliner, pertunjukan dan lomba seni budaya, pertunjukan dan lomba adat budaya, aneka lomba permainan rakyat, seminar internasional, dan business matching. (ADV)
