SIGLI – Upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut dinilai harus diawali dengan langkah nyata dan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menangani berbagai dampak kerusakan yang masih tersisa.
Hal itu disampaikan Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, saat menerima paparan sejumlah persoalan pascabencana dari Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pertemuan yang berlangsung di Sigli, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah, S.P., M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muntahar, Asisten I Setdakab Pidie Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Wahyu.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Pidie memaparkan kondisi sektor pertanian dan infrastruktur yang hingga kini masih terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra pada akhir 2025 lalu.
95 Hektare Sawah Rusak Berat Terancam Alih Fungsi
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah, mengungkapkan bahwa sedikitnya 95 hektare lahan persawahan di Kecamatan Mutiara mengalami kerusakan berat akibat timbunan material bencana.
Lahan yang berada di kawasan strategis belakang Kantor Camat Mutiara tersebut kini menghadapi ancaman alih fungsi apabila tidak segera direhabilitasi.
Menurut Hasballah, Pemkab Pidie telah mengalokasikan dana transisi sebesar Rp500 juta untuk memulai pemulihan. Namun jumlah tersebut hanya mampu menangani sekitar lima hektare lahan.
“Ketebalan material yang menimbun sawah mencapai sekitar satu meter. Biaya rehabilitasi satu hektare diperkirakan mencapai Rp98 juta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para pemilik lahan hingga kini masih berharap sawah mereka dapat kembali produktif. Sebelum diterjang bencana, kawasan tersebut merupakan areal pertanian dengan indeks pertanaman (IP) tiga kali tanam dalam setahun atau kategori IP3, yang menjadi salah satu sentra produksi pangan di wilayah Pidie.
Selain lahan rusak berat, Pemkab Pidie juga mencatat sekitar 120 hektare sawah mengalami kerusakan sedang. Untuk kawasan tersebut telah disusun Studi Investigasi Desain (SID) oleh tim dari Universitas Malikussaleh sebagai dasar perencanaan rehabilitasi.
Sementara itu, sebanyak 287 hektare sawah yang masuk kategori rusak ringan telah berhasil dipulihkan melalui gotong royong masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Bahkan sebagian lahan tersebut telah kembali berproduksi dan berhasil panen sebanyak dua kali sejak masa pemulihan.
Pemkab Siapkan Alat Berat untuk Percepatan Rehabilitasi
Mendukung upaya pemulihan, Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki sejumlah alat berat yang siap dioperasikan untuk mempercepat rehabilitasi.
Saat ini Pemkab Pidie memiliki 10 unit alat berat yang terdiri atas empat unit excavator, satu motor grader, satu bulldozer, serta sejumlah armada pendukung berupa truk dan trado.
“Seluruh peralatan tersebut siap digunakan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak,” kata Muntahar.
Ketersediaan alat berat tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memulai pekerjaan pemulihan tanpa harus menunggu seluruh bantuan dari pemerintah pusat.
Butuh Rp5 Miliar untuk Pulihkan Lahan Pertanian
Menanggapi laporan tersebut, Safrizal ZA memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memulihkan 95 hektare sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar.
Dengan dukungan alat berat yang telah tersedia, proses rehabilitasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.
Meski demikian, Safrizal menekankan pentingnya langkah awal dari pemerintah daerah sebagai bukti keseriusan dalam melakukan pemulihan.
Ia menyarankan agar dana transisi Rp500 juta yang telah tersedia segera digunakan untuk memulai rehabilitasi pada sebagian lahan yang terdampak.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu. Pemerintah pusat perlu melihat adanya keseriusan daerah dalam melakukan pemulihan pascabencana. Ketika daerah sudah memulai, peluang memperoleh dukungan lanjutan akan semakin besar,” ujar Safrizal.
Ia juga meminta Bupati Pidie segera menyampaikan surat resmi kepada Ketua Satgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof. Dr. Tito Karnavian, guna mengusulkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Infrastruktur Air Bersih Juga Butuh Perhatian
Selain sektor pertanian, persoalan penyediaan air bersih turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Direktur Perumda Air Minum Tirta Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan bahwa mesin water intake yang menjadi tulang punggung produksi air bersih saat ini telah memasuki usia tua dan membutuhkan penggantian.
Mesin tersebut merupakan bantuan yang diberikan pada masa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pascatsunami dan telah digunakan selama hampir dua dekade.
Menurut Wahyu, saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Kabupaten Pidie tidak hanya melayani kebutuhan air bersih masyarakat setempat, tetapi juga menjadi titik dukungan logistik dan penyedia air bersih bagi sejumlah daerah terdampak lainnya.
Karena itu, pihaknya mengusulkan pengadaan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp700 juta.
Selain itu, PDAM juga membutuhkan sekitar 1.000 unit meteran air baru untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Satgas PRR Salurkan Bantuan Bahan Pengolahan Air
Menanggapi usulan tersebut, Safrizal menyarankan agar kebutuhan pengadaan meteran air dapat dipenuhi melalui kas internal perusahaan daerah, mengingat luasnya wilayah terdampak bencana di berbagai provinsi yang juga membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa Satgas PRR sebelumnya telah menyalurkan bantuan bahan kimia pengolahan air berupa Poly Aluminium Chloride (PAC) generasi baru kepada delapan PDAM di Aceh.
Masing-masing perusahaan daerah air minum menerima bantuan sebanyak 17 ton PAC untuk mendukung peningkatan kualitas pengolahan air baku menjadi air bersih yang layak konsumsi.
Namun karena jenis PAC tersebut merupakan produk baru yang belum banyak digunakan, Safrizal meminta tim teknis Satgas PRR segera menyelenggarakan pelatihan bagi operator PDAM.
“Tolong segera dibuat pelatihan teknis agar bantuan PAC ini dapat langsung dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh PDAM penerima,” tegasnya.
Komitmen Daerah Jadi Kunci
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur pendukung, hingga penguatan layanan dasar seperti penyediaan air bersih.
Meski demikian, Safrizal menilai modal utama untuk mempercepat proses tersebut telah dimiliki daerah, yakni komitmen dan kesiapan untuk bergerak.
Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah dalam memulai langkah rehabilitasi akan menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan dukungan yang lebih besar demi mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascabencana.
