Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian PKP akan menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyaluran bantuan perumahan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur Maluku dan kepala daerah setempat dapat segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program ini,” ujar Maruarar usai penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Menteri PKP bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Ketiganya sepakat untuk bersinergi dalam penyediaan data yang akurat dan mendukung pelaksanaan program perumahan di Provinsi Maluku.
Maruarar menekankan bahwa penggunaan data dari BPS menjadi kunci ketepatan sasaran program subsidi rumah.
“Kami menggunakan data BPS karena dapat diandalkan. Dengan begitu, kita tidak salah dalam menyasar target penerima manfaat. Presiden sudah mengarahkan bahwa data yang digunakan hanya satu, yaitu dari BPS, dan kami sebagai kementerian tunduk dan patuh terhadap arahan itu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten/kota, serta BPS atas dukungan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan program rumah subsidi.
“Semoga dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat dan ASN di Maluku yang bisa tinggal di rumah layak huni,” harap Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui alokasi rumah subsidi ini. Ia menyebut, dari sekitar 12.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, masih banyak yang belum memiliki rumah.
“Masih banyak ASN di Maluku yang belum memiliki rumah. Karena itu, kami mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menegaskan kesiapan lembaganya dalam menyediakan data valid dan mutakhir untuk mendukung program tersebut.
“BPS siap menyediakan data akurat dan segera mengoperasionalkannya di lapangan. Kami berharap data ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
