Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Aceh, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPP APPMBGI, Setiabudi Two Building Lantai 3, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
SK kepengurusan diterima langsung oleh Sulaiman, S.E. sebagai Ketua DPD I Aceh, didampingi dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG yang menjabat sebagai Wakil Ketua.
Dalam arahannya sebelum penyerahan SK, Abdul Rivai Ras menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi di tingkat provinsi guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan profesional, akuntabel, dan terkoordinasi secara optimal di daerah.
“Program MBG memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari pengelolaan dapur, penerapan standar keamanan pangan, hingga menjaga stabilitas rantai pasok bahan makanan,” ungkapnya.
“Karena itu, kehadiran organisasi di daerah dinilai krusial sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan,” paparnya.
Ia menambahkan, DPD I memiliki peran penting dalam membina anggota, meningkatkan kapasitas pengelola dapur, serta membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan setempat.
“Kepengurusan yang solid di Aceh diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta menjaga standar profesionalisme dalam mendukung keberlanjutan ekosistem MBG,” jelasnya.
APPMBGI sendiri dibentuk sebagai wadah konsolidasi para pengusaha dan pengelola dapur MBG dalam rangka mendukung pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia.
*Konsolidasi kelembagaan dipandang menjadi fondasi penting agar program tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga pada tata kelola dan keberlanjutan sistem pangan,” ungkapnya lagi.
Penyerahan SK DPD I Aceh ini merupakan bagian dari agenda nasional APPMBGI dalam memperluas dan menata struktur organisasi di berbagai provinsi.
“Dengan penguatan kepengurusan daerah, organisasi menargetkan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas anggota, serta kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis menuju visi Indonesia Emas 2045,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPD I Aceh, Sulaiman, menyampaikan bahwa di sejumlah wilayah Aceh, khususnya daerah terpencil, masih diperlukan penambahan dapur MBG guna memperluas jangkauan layanan.
Ia menilai pembangunan dapur tambahan penting agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Komitmennya untuk menjalankan amanah kepengurusan demi menyukseskan program prioritas nasional tersebut,” papanya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD I Aceh, dr. Purnama Setia Budi, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat sejumlah dinamika, mulai dari persoalan cita rasa makanan hingga isu keamanan pangan.
“Ini menjadi perhatian bersama untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum APPMBGI menyatakan bahwa sebagai program yang relatif baru berjalan, wajar apabila masih ditemui berbagai tantangan di lapangan.
“Pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk APPMBGI, agar pelaksanaan program dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya terakhir.
