Lhokseumawe – Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian masyarakat di Aceh melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang 2025.
Program yang dijalankan di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga penanggulangan bencana.
Di sektor pendidikan, PHE NSO menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa melalui program NSO Scholarships. Sementara di bidang kesehatan, perusahaan turut berkontribusi dalam upaya pengentasan stunting.
Pada sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan petani garam, wirausaha muda, hingga program penggemukan sapi.
Tak hanya itu, perusahaan juga aktif dalam kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon serta terlibat dalam aksi tanggap bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.
Seluruh program tersebut dirancang berdasarkan hasil social mapping untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah operasional. Pendekatan ini membuat program tidak sekadar bersifat bantuan jangka pendek, tetapi berorientasi pada keberlanjutan.
Manager Community Involvement dan Development (CID) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan bahwa program TJSL yang dijalankan difokuskan pada penciptaan dampak nyata dan inklusif.
“Kami ingin membuka peluang bagi perempuan kepala keluarga agar lebih mandiri dan berperan sebagai agen perubahan. Selain itu, kami juga mendukung program pemerintah dalam pengentasan stunting serta peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa,” ujarnya, Selasa (31/3).
Menurutnya, pelaksanaan program dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pemetaan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, implementasi, hingga evaluasi dampak.
Menanggapi isu terkait minimnya realisasi program, Iwan menegaskan bahwa data yang beredar merupakan laporan semester pertama, sehingga belum mencerminkan keseluruhan capaian hingga akhir tahun.
“Perbedaan antara rencana dan realisasi pada tahap awal merupakan hal yang wajar karena adanya dinamika di lapangan. Namun seluruh program tetap berjalan dan dituntaskan sesuai perencanaan hingga akhir periode,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pelaksanaan program TJSL telah mengikuti standar tata kelola industri migas dan dipantau secara berkala oleh SKK Migas. Selain itu, laporan kegiatan juga disampaikan kepada Bappeda setiap tahun sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
PHE NSO, lanjutnya, terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kebermanfaatan agar kehadiran perusahaan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
