PIDIE JAYA – Luka akibat banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya belum sepenuhnya pulih. Ribuan rumah masih mengalami kerusakan, infrastruktur dasar belum seluruhnya berfungsi, dan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah terdampak masih menjadi persoalan. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP., M.PH, saat menerima audiensi Tim Satuan Tugas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) yang dipimpin Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) strategis untuk mengevaluasi progres penanganan pascabanjir sekaligus menyusun langkah percepatan rehabilitasi. Pembahasan mencakup perbaikan rumah warga, jalan dan jembatan, pembersihan sedimentasi lumpur, penyediaan air bersih, hingga pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan.
Munawar menegaskan, momentum pendampingan pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi.
“Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai warga harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pemulihan. Ini menyangkut kehidupan mereka. Tidak ada satu instansi yang bisa bekerja sendiri, seluruh pihak harus bergerak bersama,” ujar Munawar.
Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Satgas PRRP, Imran, mengingatkan bahwa kerusakan infrastruktur dasar masih menjadi tantingan utama. Sejumlah jalan lingkungan masih tertutup endapan lumpur yang berpotensi mempercepat kerusakan, sementara beberapa jembatan mengalami kerusakan pada pondasi, pengikat, hingga struktur penyangga yang memerlukan penanganan segera.
Menurutnya, seluruh kebutuhan rehabilitasi itu harus menjadi prioritas yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pembahasan bersama kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar dukungan anggaran dapat segera direalisasikan.
“Saya minta semua unsur bergerak cepat, jangan menunggu dan jangan saling melempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian dan percepatan pemulihan,” tegas Imran.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan besarnya skala pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Pemerintah mencatat sebanyak 20.187 unit rumah terdampak banjir, terdiri atas 13.187 rumah rusak ringan, 3.921 rumah rusak sedang, dan 3.069 rumah rusak berat.
Sebagai langkah penanganan sementara, pemerintah telah membangun 1.342 unit hunian sementara (huntara), dengan 1.324 unit di antaranya telah ditempati warga terdampak. Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sedangkan 389 kepala keluarga lainnya masih menunggu proses pencairan.
Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengusulkan pembangunan 5.971 unit hunian tetap (huntap) Tahap II, yang terdiri atas 3.645 rumah rusak sedang dan 2.326 rumah rusak berat, melalui skema pembangunan mandiri maupun pembangunan di lokasi semula (insitu).
Persoalan lain yang belum terselesaikan adalah penyediaan air bersih. Dari kebutuhan 155 titik sumur bor, baru 38 titik dibangun oleh BNPB dan 14 titik oleh Kementerian PUPR/BPBRKA. Dengan demikian, masih terdapat 103 titik yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.
Selain percepatan pembangunan fisik, Imran juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, setiap perkembangan rehabilitasi harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses pemulihan berlangsung.
“Apa yang sudah dikerjakan harus disampaikan kepada publik, begitu juga pekerjaan yang belum selesai harus dijelaskan kendalanya. Pemerintah tidak boleh kalah oleh narasi negatif. Jawabannya adalah kerja nyata, data yang akurat, dan progres yang dapat diukur,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tengah berpacu dengan waktu untuk mempercepat pemulihan pascabanjir. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ribuan warga terdampak dapat segera memperoleh hunian yang layak, infrastruktur kembali berfungsi, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pulih sepenuhnya.
