Paris — Pemerintah Prancis meminta Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menggelar latihan militer di Greenland sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik. Paris menegaskan kesiapannya untuk berkontribusi dalam latihan tersebut, baik melalui pengerahan pasukan maupun dukungan logistik dan strategis. Pernyataan itu disampaikan oleh Istana Élysée, sebagaimana dilaporkan stasiun televisi BFM TV.
Mengutip kantor berita Xinhua, Kamis, 22 Januari 2026, permintaan Prancis muncul di tengah memanasnya situasi terkait status dan posisi strategis Greenland. Ketegangan tersebut dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menghidupkan wacana pengambilalihan Greenland, disertai ancaman kebijakan ekonomi terhadap negara-negara Eropa.
Trump menyatakan Amerika Serikat akan memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen terhadap seluruh barang dari sejumlah negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Ia juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 25 persen pada 1 Juni mendatang.
Lebih jauh, Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif itu akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan yang memungkinkan Amerika Serikat membeli Greenland. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial dan segera memicu gelombang kecaman dari pemerintah-pemerintah Eropa, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi dan politik yang tidak dapat diterima.
Ancaman tarif itu disampaikan tidak lama setelah sejumlah negara anggota NATO mengirimkan pasukan serta aset diplomatik ke kawasan Arktik pada pekan lalu. Kehadiran militer tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat posisi NATO di wilayah yang kian strategis, seiring meningkatnya persaingan global akibat perubahan iklim, terbukanya jalur pelayaran baru, serta potensi sumber daya alam yang besar.
Inggris, Prancis, dan Jerman termasuk di antara negara-negara Eropa yang secara tegas menentang ambisi Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland. Penolakan ini dipandang sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip kedaulatan wilayah serta komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan Arktik dari pendekatan sepihak.
Para pemimpin Eropa berulang kali mengecam ancaman tarif dan wacana pengambilalihan Greenland yang dilontarkan Trump. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi merusak hubungan transatlantik, melemahkan solidaritas NATO, serta menciptakan ketidakpastian baru dalam arsitektur keamanan global.
Isu Greenland kini berkembang melampaui persoalan bilateral dan menjadi simbol ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya. Selain menyangkut kepentingan strategis dan ekonomi, polemik ini juga mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap kedaulatan negara, tata kelola kawasan Arktik, dan masa depan kerja sama keamanan Barat di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
