BANDA ACEH – Persoalan honor kader Posyandu dan dukungan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi dua aspirasi utama yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, di Kecamatan Kuta Alam, Kamis siang, 2 Juli 2026.
Reses yang digelar di Aula Bapelkes Aceh itu mempertemukan ratusan kader Posyandu se-Kecamatan Kuta Alam dan anggota KWT dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh. Hadir antara lain perwakilan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh serta Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kelautan (P2KP).
Para kader Posyandu meminta pemerintah kota meninjau kembali besaran honor yang mereka terima. Mereka menilai beban tugas kader semakin berkembang, tidak lagi sebatas membantu kegiatan penimbangan dan pelayanan Posyandu, tetapi juga mencakup edukasi kesehatan, pencatatan, deteksi dini masalah kesehatan, hingga menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.
Asiah, kader Posyandu Gampong Laksana, mengatakan para kader selama ini aktif mendatangi masyarakat dan menjalankan berbagai tugas pelayanan kesehatan di tingkat gampong.
“Kami berharap honor yang diberikan dapat ditingkatkan. Selama ini kami aktif bekerja penuh semangat dengan turun langsung bertemu warga, namun honor yang ada belum sebanding dengan beban kerja kami. Semoga pemerintah kota bisa memperhatikan hal ini,” ujar Asiah.
Aspirasi tersebut menggambarkan persoalan yang dihadapi kader di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Mereka menjadi salah satu penghubung antara program kesehatan pemerintah dan keluarga yang menjadi sasaran pelayanan.
Selain persoalan honor, peserta reses dari kelompok perempuan juga menyampaikan kebutuhan di sektor ketahanan pangan. Anggota KWT Gampong Kuta Alam, Sumarni, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas P2KP meningkatkan dukungan terhadap kelompok tani perempuan.
Menurut Sumarni, bantuan berupa bibit tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan dapat memperluas pemanfaatan lahan pekarangan. Program tersebut juga dapat mendukung budidaya tanaman obat keluarga serta pengelolaan hasil pertanian rumah tangga.
“Kami ingin adanya tambahan bantuan kepada KWT agar program ketahanan pangan keluarga bisa lebih optimal. Seperti bantuan bibit tanaman, sayuran dan buah. Dengan dukungan pemerintah, kami bisa memperkuat kemandirian pangan di tingkat gampong,” kata Sumarni.
DPRK Dorong Perhatian terhadap Kader Posyandu
Farid Nyak Umar mengatakan aspirasi yang disampaikan kader Posyandu perlu menjadi perhatian pemerintah kota. Menurut dia, kader memiliki peran penting dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting.
Ia mengatakan keberadaan perwakilan Dinas Kesehatan dalam forum reses tersebut memungkinkan aspirasi kader disampaikan secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program kesehatan.
“Dalam reses ini hadir juga ibu kabid dari Dinas Kesehatan, sehingga bisa mendengarkan langsung aspirasi dari kader. Sebab selama ini Kader Posyandu aktif membantu Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak, serta keluarga. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dan tenaga kesehatan profesional,” ujar Farid.
Farid menilai peningkatan honor merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kontribusi kader. Namun, ia mengatakan pembahasan mengenai besaran honor tetap perlu mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah kota.
Bagi DPRK, yang tidak kalah penting adalah memastikan kader mendapatkan dukungan yang memadai agar fungsi pelayanan di tingkat masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
KWT dan Agenda Ketahanan Pangan Keluarga
Farid juga menyoroti aspirasi KWT. Menurut dia, kelompok perempuan tani memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dari lingkungan keluarga.
Ia menyebut program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pemanfaatan lahan pekarangan sekaligus mendukung kemandirian pangan keluarga.
“Peran ibu-ibu KWT sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), KWT berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga dan pelestarian kearifan lokal. Aspirasi KWT agar Pemko meningkatkan bantuan adalah hal yang patut diperhatikan. DPRK Banda Aceh akan mendorong Pemko melalui Dinas P2KP untuk memperkuat dukungan kepada KWT,” ujar Farid.
Menurut dia, dukungan kepada KWT tidak semata berupa bantuan material. Pendampingan, penyediaan bibit, penguatan kapasitas kelompok, serta akses terhadap pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian juga menjadi bagian penting agar kegiatan kelompok dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dengan demikian, reses tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan warga, tetapi juga memperlihatkan dua isu yang beririsan dengan kebutuhan keluarga: layanan kesehatan di tingkat komunitas dan ketahanan pangan rumah tangga.
Kader Posyandu berperan dalam memastikan pesan dan layanan kesehatan menjangkau keluarga, sementara KWT dapat membantu keluarga memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan.
Farid mengatakan DPRK akan membawa aspirasi tersebut dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan perangkat daerah terkait.
Pejabat Dinas Hadir
Reses tersebut turut dihadiri Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Nurjannah, SKM, MKM; Kabid Pertanian dan Peternakan Dinas P2KP, Gunawan Suwarjana, S.TP; Penyuluh Pertanian Banda Aceh, Bustami, SP, MP; serta penyuluh pertanian Kecamatan Kuta Alam.
Kehadiran unsur teknis pemerintah daerah dalam forum itu diharapkan membuat aspirasi yang disampaikan warga tidak berhenti pada forum reses, tetapi dapat diteruskan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan program pemerintah kota.
Bagi kader Posyandu, persoalan honor berkaitan dengan keberlanjutan peran mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara bagi KWT, dukungan pemerintah dibutuhkan agar kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan ketahanan pangan keluarga tidak berhenti sebagai kegiatan kelompok, melainkan berkembang menjadi aktivitas yang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di tingkat gampong. [adv]
