Banda Aceh – Sekretaris Komisi II DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025, Rabu (15/4/2026).
Dalam forum bersama mitra kerja tersebut, Arifin menilai berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025 belum menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Programnya mungkin banyak, kegiatannya juga terlihat berjalan. Tapi yang jadi pertanyaan, di mana dampaknya? Apakah benar sektor pariwisata sudah mampu mendorong ekonomi dan mengurangi pengangguran di Banda Aceh?” tegasnya.
Menurut Arifin, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh seharusnya memiliki daya tarik wisata yang kuat dan mampu menjadi magnet bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, hingga saat ini ia belum melihat adanya lonjakan signifikan, baik dari sisi kunjungan wisatawan maupun dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia juga menyoroti maraknya event pariwisata yang dinilai belum efektif.
“Jangan sampai event hanya bersifat seremonial. Kita butuh kegiatan yang benar-benar mendatangkan wisatawan dan memberikan efek langsung kepada pelaku UMKM,” ujarnya.
Selain itu, Arifin menilai strategi promosi dan branding pariwisata Banda Aceh masih belum optimal. Ia menekankan pentingnya kejelasan arah dalam memposisikan Banda Aceh sebagai destinasi unggulan.
“Kita belum punya positioning yang kuat. Banda Aceh ini mau dikenal sebagai apa? Wisata sejarah, religi, atau budaya? Ini harus jelas supaya promosi lebih terarah,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Pariwisata segera menyusun kalender event tahunan yang terintegrasi dan dipublikasikan secara luas, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk merencanakan kunjungan ke Banda Aceh.
Di akhir penyampaiannya, Arifin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dijalankan. Ia berharap anggaran yang dialokasikan ke sektor pariwisata benar-benar memberikan hasil yang terukur.
“Komisi II tidak ingin anggaran hanya habis untuk kegiatan rutin tanpa dampak. Tahun 2026 harus ada perubahan signifikan, baik dari jumlah kunjungan maupun kontribusinya terhadap ekonomi daerah,” pungkasnya. [adv]
