BERITAACEH, Banda Aceh | Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa poin terkait penyampaian Laporan Pertanggung jawaban dan elakasanaan Anggaran Pendapat Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2023, Selasa, 16 Juli 2024.
Bahkan Fraksi Golkar meminta kepada PJ Gubernur Aceh, agar realisasi APBA Tahun 2024 tepat sasaran, di bidang Infrastruktur Jalan, Bidang Perhubungan, Sektor Pertumbuhan Ekonomi Rakyat, Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Sektor lainnya.
Seperti Kantor Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sementara pengurusan surat-surat kendaraan itu dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Aceh baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ).
“Semua pembayaran tersebut masuk ke Kas Pendapatan Asli Aceh meningkat sampai 80 persen lebih,” ungkapnya Aramiko Aritonang, S.Sos Wakil Ketua Bidang Legislasi, dalam Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2024 Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023 Dengan Agenda, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023, Selasa, (16/7/2024).
Berdasarkan catatan Fraksi Golkar, setelah pelaksanaan pengawasan dan kunjungan kerja ke masing-masing Daerah Pemilihan, menyimpulkan banyak kantor Samsat di Kabupaten/Kota masih berstatus sewa.
“Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pj. Gubernur Aceh sudah sepatutnya menganggarkan untuk pembangunan Kantor UPTD Samsat di seluruh kabupaten/Kota,” jelasnya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh agar tetap berkomitmen, dalam menyelesaikan permasalahan sampai tuntas, atas status kepemilikan Tanah Blangpadang, karena keberadaan Blang Padang yang sangat strategis dipusat Kota Banda Aceh.
Selain itu, Tanah Lapangan Blang Padang merupakan aset Pemerintah Aceh sesuai yang tertulis dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan terdaftar di Inventaris Kekayaan Daerah (IKD).
“Tanah Blang Padang dan Blang Punge adalah Umeueng Musara atau Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman milik masyarakat Aceh yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan Harta warisan dan tidak ada pihak yang dapat mengganggu gugat Status keberadaan hak miliknya,” Paparnya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh serius mempromosikan dan mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut yang akan digelar pada Tanggal 8-20 September 2024 mendatang, Monitoring dan evaluasi intensif terhadap persiapan berbagai sektor Pembangunan Lapangan dan Gedung cabang olahraga serta seluruh Fasilitas dan sarana secara terus dilakukan agar tercapainya target, baik dari penyambutan, saat pertandingan Cabang Olahraga berlangsung sampai kegiatan berakhir.
“Dengan harapan seluruh sarana dan fasilitas para tamu, peserta atlet dan official dari berbagai cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON XXI Aceh-Sumut terkelola dengan baik,” ungkapnya.
Kemudian masyarakat Aceh akan merasakan dampak positif dari PON XXI, terutama pada sektor Pariwisata, Jasa Transportasi, makanan, minuman, dan kuliner lainya.
“Di sektor lain PON XXI Aceh-Sumut menjadi momentum untuk memperkenalkan layanan perbankan Syariah kepada tamu dari berbagai penjuru nusantara indonesia yang hadir ke Aceh,” jalasnya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh dan Polda Aceh serius dengan berbagai inovasi baru dalam mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada Pengguna Kendaraan Bermotor Roda dua, roda tiga, Roda 4 atau lebih lainnya.
“Karena tingkat kepatuhan masyarakat di Aceh terhadap hukum dan perundang-undangan lalu lintas sangat memprihatinkan,” ulasnya.
Salah satunya adalah faktor tidak disiplin para sopir truk Tangki CPO yang melintasi jalan Nasional jalur Barat Aceh dalam berlalulintas secara beriringan, sangat membahayakan bagi pengguna jalan raya yang lain saat mendahului.
Selain ada insiden tumpahnya CPO dari Truk tangki atau bocor sehingga tumbah ke jalan raya, kondisi sering terjadi kecelakaan dan menelan korban jiwa baik warga aceh maupun wisatawan dari luar Aceh saat berwisata di Aceh. Kami mengharapkan Pj.
“Gubernur Aceh dan Polda Aceh serius dalam memeriksa standard atau kelayakan Truk Tangki CPO yang beroperasi di jalan raya Aceh,” Pintanya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat dan di Kabupaten kabupaten lain di Aceh.
“Maka dengan ini Pentingnya Pemerintah Aceh bertindak cepat untuk mengantisipasi permainan harga oleh perusahaan nakal, serta pabrik-pabrik kelapa sawit diduga telah melakukan permufakatan yang merugikan petani,” Sebutnya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Regional di Kabupaten/kota agar segera fungsional, peningkatan Fasilitas medis serta pelayanan kesehatan bagi pasien cepat tertangani agar tidak terjadi penumpukan pasien.
“Yang cukup banyak di rumah sakit terutama Rumah Sakit Rujukan Provinsi,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk serius dalam menjaga kebersihan, keindahan Masjid dengan memperhatikan sarana dan fasilitas agar masyarakat Aceh maupun luar Aceh menjadi nyaman dalam beribadah, termasuk Tempat Wudhu dan lain-lainya.
“Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama dalam menjaga kebersihan Masjid. Masjid Raya Baiturrahman adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di Kota Banda Aceh, merupakan symbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan dan nasionalisme rakyat Aceh,” Sambungnya.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh berkoordinasi kepada pihak Angkasa Pura II di Bandara Internasional Sultan Iskandarmuda agar dapat menambah pembukaan Jalur Pintu masuk-keluar Non Tunai agar tidak terjadi kemacetan panjang saat Kedatangan dan keberangkatan pesawat,” pungkasnya. [Parlementarial]
