BANDA ACEH — Ketua Mualimin Aceh, Tgk. Darwis Jeunieb, menegaskan bahwa perubahan terhadap Bendera Bulan Bintang tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menurut dia, setiap wacana perubahan harus dibicarakan bersama dengan melibatkan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari seluruh Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Darwis saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pasukan Inoeng Balee Aceh di Hotel Hijrah, Banda Aceh, Senin malam, 19 Oktober 2026. Di hadapan ratusan anggota Pasukan Inoeng Balee Aceh, ia menekankan pentingnya musyawarah dalam menyikapi persoalan bendera yang selama ini menjadi bagian dari identitas perjuangan Aceh.
“Bendera tersebut merupakan identitas Aceh. Tidak bisa dibuat perubahan begitu saja. Kalau memang ingin ada perubahan, harus duduk bersama para petinggi GAM dari seluruh Aceh,” kata Darwis.
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya berbagai pembicaraan mengenai Bendera Bulan Bintang. Bendera itu kembali menjadi perhatian setelah dikibarkan oleh sejumlah warga Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Bagi Darwis, persoalan bendera tidak semestinya diselesaikan melalui keputusan sepihak. Ia menilai komunikasi dan kesepakatan bersama diperlukan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen perdamaian Aceh dalam menyikapi persoalan tersebut. Dialog dan musyawarah, menurut dia, perlu menjadi jalan untuk mencari penyelesaian tanpa mengabaikan persatuan masyarakat.
Menjaga Persaudaraan dan Kekompakan Organisasi
Selain berbicara mengenai Bendera Bulan Bintang, Darwis mengingatkan anggota Pasukan Inoeng Balee Aceh agar menjaga persaudaraan dan soliditas organisasi.
Ia meminta seluruh anggota menghindari sikap saling menghujat, menjelek-jelekkan sesama anggota, ataupun merendahkan pemimpin. Perbedaan pandangan, menurut dia, merupakan hal yang perlu disikapi secara dewasa melalui komunikasi terbuka.
Darwis berharap setiap persoalan internal dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi pertentangan yang dapat mengganggu keharmonisan organisasi.
Pesan tersebut disampaikan dalam forum yang mempertemukan anggota dan pengurus Pasukan Inoeng Balee dari berbagai daerah di Aceh. Bagi organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota, koordinasi dan komunikasi antarpengurus menjadi bagian penting dalam menjalankan program kerja.
Konsolidasi Pengurus di 23 Kabupaten dan Kota
Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Inoeng Balee Aceh, Zuraida, S.Pd.I., mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyatukan langkah pengurus dan anggota dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.
Menurut Zuraida, kegiatan itu dirancang untuk membangun kesamaan visi dan misi, memperkuat koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah pelantikan pengurus Lembaga Inoeng Balee Aceh di 23 kabupaten dan kota di Aceh. Pelantikan itu diharapkan memperkuat struktur kelembagaan dan memperluas jangkauan organisasi hingga ke daerah.
Kegiatan tersebut melibatkan para ketua, sekretaris, dan bendahara Pasukan Inoeng Balee dari berbagai wilayah, mulai dari kawasan timur, tengah, barat, hingga barat selatan Aceh.
Pertemuan lintas wilayah itu juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan program kerja, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengurus di lapangan.
Zuraida berharap konsolidasi tersebut dapat mendorong seluruh pengurus menjalankan amanah organisasi secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi dan lokakarya itu, Lembaga Inoeng Balee Aceh diharapkan semakin solid dalam membangun kerja sama antardaerah. Penguatan organisasi, menurut arah kegiatan tersebut, tidak hanya berkaitan dengan pembenahan struktur kepengurusan, tetapi juga dengan upaya menjaga komunikasi dan persatuan di antara anggota.
