Banda Aceh – Eddi Shadiqin, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan.
Menurut Eddi, BUMA pangan dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.
“BUMA pangan dapat berperan aktif dalam menyerap hasil pertanian rakyat dan menstabilkan harga komoditas,” ujarnya.
Eddi juga menilai bahwa BUMA pangan dapat menjadi instrumen strategis dalam mengendalikan inflasi dengan menjadi penyeimbang ketika terjadi gejolak harga di pasaran.
“Tujuan pembentukan BUMA pangan adalah sebagai upaya pengendali inflasi dan menekan inflasi ketika terjadi keterbatasan stok kebutuhan pokok akibat cuaca ekstrem,” kata Eddi.
Eddi menilai bahwa Aceh memiliki sumber daya pangan yang melimpah, namun belum terkelola secara optimal sehingga membuat Aceh masih ketergantungan dari luar.
“Aceh tidak boleh terus bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kita butuh kemandirian, dan itu hanya mungkin jika ada badan usaha milik daerah yang kuat di sektor pangan,” tegasnya, Rabu, (14/05/2025).
Kehadiran BUMA pangan diharapkan mampu menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas usaha yang profesional dan berkelanjutan. Selain itu, BUMA pangan juga dapat membuka lapangan kerja di sektor Agroindustri.
Eddi menekankan bahwa pembentukan BUMA pangan adalah kebutuhan mendesak dan penting bagi Aceh untuk mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pendirian BUMA pangan merupakan langkah konkret yang harus segera direalisasikan. Dengan kekayaan potensi pertanian dan perkebunan Aceh, kita perlu lembaga usaha yang dikelola secara profesional untuk memperkuat distribusi pangan lokal,” ujarnya.
Eddi meminta pemerintah Aceh untuk segera melakukan inisiasi bersama lintas sektor agar pembentukan BUMD pangan dapat segera terwujud. Ia memastikan bahwa Komisi III DPRA siap memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran, pengawasan, dan kebijakan.
“Selaku Anggota Komisi III DPRA, saya siap mengawal dan memfasilitasi proses pendirian BUMA pangan sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan dan keadilan ekonomi bagi petani kita,” pungkasnya. [Parlementaria].
