BANDA ACEH – Persoalan ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah di sejumlah kawasan Kota Banda Aceh menjadi sorotan legislatif. Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memperketat disiplin operasional armada agar tidak memicu penumpukan sampah di permukiman warga.
Menurut Tuanku, pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di lokasi yang telah ditentukan, tetapi juga pada konsistensi jadwal pengangkutan oleh pemerintah.
“Pengendalian sampah tidak bisa dibebankan hanya kepada warga. Armada pengangkut juga harus hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” ujarnya, Rabu (13/2/2026).
Ia menilai, perubahan jadwal tanpa pemberitahuan yang jelas berpotensi menyebabkan sampah menumpuk di tepi jalan maupun di depan rumah warga. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berisiko menimbulkan persoalan kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Tuanku mencontohkan kondisi di kawasan Lamgugob yang disebut mengalami perubahan jadwal pengangkutan dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, armada pengangkut sampah rutin melintas sekitar pukul 07.00 hingga 08.00 WIB, sehingga warga dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah. Namun kini, menurutnya, jadwal tersebut kerap berubah tanpa kepastian.
“Kalau jadwal tidak menentu, masyarakat jadi bingung. Sampah bisa tertinggal hingga malam hari, menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang hewan liar,” katanya.
Ia juga meminta DLHK3 meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat, terutama jika terjadi kendala teknis seperti kerusakan armada atau faktor lain yang menyebabkan keterlambatan. Informasi tersebut, menurutnya, dapat disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, termasuk media sosial dan pemberitahuan publik lainnya.
Selain menyoroti kinerja dinas, Tuanku yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengajak masyarakat tetap berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di ibu kota provinsi tersebut.
“Pemerintah sudah menyediakan armada dan sistem pengawasan. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kedisiplinan bersama, baik dari petugas maupun masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DLHK3 Banda Aceh terkait evaluasi jadwal pengangkutan di sejumlah kawasan yang dikeluhkan warga. [adv]
