BANDA ACEH — Perekonomian Aceh menunjukkan tanda-tanda penguatan pada pertengahan 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat ekonomi provinsi itu tumbuh 4,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan II 2026, Jum’at, (14/8). Secara triwulanan, ekonomi Aceh tumbuh 3,77 persen dibandingkan Triwulan I 2026. Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2026 mencapai 4,48 persen.
Di tengah perkembangan tersebut, perhatian juga tertuju pada profil kekayaan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan, total harta kekayaan M. Nasir tercatat sekitar Rp2,023 miliar setelah dikurangi kewajiban atau utang.
Harta tersebut antara lain berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar. Aset itu berupa tanah dan bangunan dengan luas yang tercantum dalam laporan LHKPN di wilayah Kota Banda Aceh.
Pada kelompok alat transportasi dan mesin, nilai harta yang dilaporkan mencapai sekitar Rp123 juta, antara lain berupa mobil Honda Brio tahun 2018 dengan nilai sekitar Rp95 juta serta sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021.
Dalam laporan tersebut juga tercantum harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas. Sementara kewajiban atau utang yang dilaporkan mencapai Rp100 juta.
Data LHKPN tersebut menjadi gambaran administratif mengenai posisi kekayaan penyelenggara negara berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai tersebut tidak secara otomatis menggambarkan perubahan kekayaan dalam satu periode tanpa membandingkannya dengan laporan LHKPN pada tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan Ekonomi Mulai Menguat
Sementara itu, Pemerintah Aceh menyambut positif kinerja perekonomian daerah pada Triwulan II 2026.
Sekda Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan pertumbuhan 4,86 persen tersebut merupakan sinyal bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak lebih baik.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, kita melihat perkembangan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan II menunjukkan akselerasi. Ini tentu menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak lebih baik,” ujar Nasir.
Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dibaca sebagai indikator makro. Pemerintah Aceh perlu memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja, daya beli, aktivitas usaha, serta kesejahteraan masyarakat.
Momentum pertumbuhan itu, kata Nasir, harus dijaga melalui penguatan sektor-sektor produktif dan kebijakan yang mampu menciptakan efek berantai terhadap perekonomian daerah.
Ekspor Melonjak, Neraca Perdagangan Surplus
Penguatan ekonomi Aceh juga terlihat dari sektor perdagangan luar negeri.
Data BPS untuk Juni 2026 mencatat nilai ekspor Aceh mencapai US$85,31 juta, meningkat 61,31 persen dibandingkan Mei 2026.
Kenaikan tersebut antara lain ditopang oleh sejumlah komoditas unggulan Aceh seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan kopi.
Pada periode yang sama, nilai impor Aceh justru turun 75,15 persen secara bulanan. Kondisi tersebut membuat Aceh mencatat surplus neraca perdagangan sekitar US$59 juta.
Nasir menilai perkembangan tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk daerah.
“Peningkatan ekspor dan surplus perdagangan ini tentu kita sambut baik. Ke depan, yang perlu kita dorong adalah bagaimana memperkuat daya saing produk Aceh, memperluas pasar, serta meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan industri pengolahan,” katanya.
Menurutnya, tantangan Aceh bukan sekadar meningkatkan volume ekspor, tetapi juga bagaimana komoditas yang dihasilkan masyarakat tidak berhenti sebagai bahan mentah. Hilirisasi dinilai penting agar nilai ekonomi yang lebih besar dapat dinikmati di dalam daerah.
Mobilitas Masyarakat Ikut Meningkat
Indikator lain terlihat dari meningkatnya mobilitas masyarakat. BPS mencatat jumlah penumpang domestik melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 mencapai 22.502 orang, meningkat 31,03 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara jumlah penumpang angkutan laut mencapai 116.406 orang, atau naik 32,58 persen secara bulanan dan 16,82 persen secara tahunan. Peningkatan mobilitas tersebut menunjukkan adanya pergerakan aktivitas masyarakat yang berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, transportasi, perhotelan hingga pariwisata.
“Mobilitas masyarakat yang meningkat tentu memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya. Karena itu, konektivitas antardaerah dan kelancaran arus barang dan orang akan terus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Nasir.
Pariwisata Mulai Mendapat Dorongan
Sektor pariwisata juga memperlihatkan perkembangan. Pada Juni 2026, BPS mencatat terdapat 2.553 kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh.
Pada periode yang sama, tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencapai 29,38 persen, meningkat 2,35 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Aceh untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus ekonomi kreatif. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada hotel, tetapi juga transportasi, kuliner, UMKM, ekonomi kreatif serta perdagangan produk lokal.
Nasir mengatakan Pemerintah Aceh akan terus memperkuat sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif serta perdagangan.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya bukan semata-mata tingginya angka pertumbuhan, tetapi sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat langsung.
“Pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada kesejahteraan. Kita ingin lapangan kerja bertambah, daya beli masyarakat menguat, dunia usaha berkembang, dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan,” katanya.
Pemerintah Aceh juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kita melihat tanda-tanda yang baik. Ini harus kita syukuri sekaligus kita jaga. Dengan kerja bersama, kita optimistis ekonomi Aceh akan terus tumbuh semakin kokoh, inklusif, dan memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Nasir.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai menguat, peningkatan ekspor, surplus perdagangan, mobilitas masyarakat dan geliat pariwisata, tantangan berikutnya bagi Pemerintah Aceh adalah memastikan tren positif tersebut tidak berhenti pada statistik.
Pertumbuhan harus mampu diterjemahkan menjadi lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas dan pemerataan kesejahteraan.
