BANDA ACEH — Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Gabungan Golkar, PPP, dan PKB, Aulia Rahman, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar segera menyelenggarakan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) pada tahun 2025. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRK, Rabu (3/9/2025).
Aulia mengungkapkan, banyak masyarakat, khususnya di gampong-gampong yang saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Keuchik atau yang masa jabatan keuchiknya akan segera berakhir, mempertanyakan kepastian jadwal Pilchiksung.
“Kami mengharapkan agar Pilchiksung di Kota Banda Aceh segera dilaksanakan tahun ini, agar program-program pemerintahan gampong bisa berjalan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Mohon penjelasan terkait rencana pelaksanaannya,” ujar Aulia.
Soroti Pengelolaan APBK Perubahan
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Golkar–PKB–PPP juga menyoroti rencana perubahan APBK Tahun Anggaran 2025. Mereka mengingatkan agar penyusunan APBK Perubahan tetap sejalan dengan visi-misi Wali Kota, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Aulia menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja daerah, memastikan partisipasi masyarakat, serta menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan anggaran.
“Perubahan APBK harus tepat waktu, fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta disusun berdasarkan dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Fraksi juga menekankan agar penyusunan APBK Perubahan mengacu pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati sebelumnya dan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dukung Kebijakan Fiskal yang Disiplin dan Pro-Rakyat
Fraksi gabungan tersebut menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin, adaptif, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami percaya Pemko telah menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas, alokasi mandatory spending, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat,” kata Aulia.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh anggaran daerah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. [Parlementaria]
