BANDA ACEH – Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan pendapatan dinilai perlu dilakukan melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik, digitalisasi pelayanan, serta pemanfaatan aset daerah secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, ST, MM, dalam penyampaian pandangan fraksi pada sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Menurut Fraksi NasDem, peningkatan PAD harus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Selain memperkuat sistem pengelolaan pajak dan retribusi, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan aset milik daerah juga dinilai perlu dioptimalkan agar aset yang tersedia dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan tidak menjadi beban pemeliharaan semata.
Namun, peningkatan pendapatan daerah, kata NasDem, harus berjalan beriringan dengan pengelolaan belanja yang semakin efektif. Anggaran daerah perlu diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat.
Fraksi NasDem mendorong agar belanja daerah diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat
Selain persoalan pendapatan dan belanja, Fraksi NasDem menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Perencanaan yang lebih baik dinilai akan membantu memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Pada saat yang sama, setiap program juga harus memiliki keluaran dan hasil yang dapat diukur sehingga penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif.
Fraksi NasDem juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan keterbukaan data publik dinilai dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran daerah.
Partisipasi masyarakat, menurut fraksi tersebut, juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
Di sektor pelayanan publik, Fraksi NasDem meminta pemerintah terus melakukan pembenahan, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta pembangunan infrastruktur dasar.
Berbagai sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat sehingga membutuhkan perhatian dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran.
Fraksi NasDem berharap rekomendasi yang disampaikan dalam pandangan fraksi dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pembangunan.
Peningkatan PAD, menurut NasDem, pada akhirnya bukan sekadar mengejar kenaikan angka pendapatan daerah. Tambahan kapasitas fiskal harus diikuti dengan belanja yang tepat sasaran, transparan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan tidak hanya semakin sehat, tetapi juga bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh. [adv]
