BANDA ACEH — Anggota Fraksi NasDem DPRK Banda Aceh, Teuku Iqbal Djohan, menegaskan bahwa setiap kebijakan dan penyusunan anggaran, termasuk dalam APBK Perubahan Tahun Anggaran 2025, harus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan utama.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi, Rabu (3/9/2025). Menurut Teuku Iqbal, perjuangan Partai NasDem adalah perjuangan rakyat yang berakar pada nilai-nilai konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Maka setiap rupiah dalam APBK, termasuk dalam perubahan ini, harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Dorong Optimalisasi PAD dan Kemandirian Fiskal
Fraksi NasDem mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar 1,58% atau Rp23,2 miliar, yang bersumber dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun capaian ini diapresiasi, Teuku Iqbal menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan.
“PAD tidak bisa hanya bergantung pada pos rutin seperti pajak dan retribusi. Pemerintah Kota harus serius menggali potensi ekonomi riil, sektor pariwisata, UMKM, hingga investasi produktif,” kata Iqbal.
Ia juga menyoroti peluang dari sektor ekonomi kreatif dan digital yang saat ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru dan bagian dari kemandirian fiskal.
Tambahan Belanja Harus Tepat Sasaran
Dalam dokumen perubahan anggaran, tercatat adanya peningkatan belanja daerah sebesar Rp31,2 miliar. Fraksi NasDem mengingatkan agar tambahan belanja ini digunakan secara bijak dan efisien, terutama pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Belanja tambahan harus diarahkan ke sektor prioritas seperti layanan kesehatan melalui BPJS, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan infrastruktur dasar, dan program perlindungan sosial,” tegasnya.
NasDem juga menekankan pentingnya memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang paling terdampak oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Transparansi dan Kolaborasi Ditekankan
Fraksi NasDem mendorong adanya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan perubahan APBK. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui arah pembangunan dan dapat ikut mengawal kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Transparansi penting agar kebijakan fiskal tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi hasil kolaborasi yang sehat, terbuka, dan partisipatif antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat,” ujar Teuku Iqbal.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya semangat “Restorasi Indonesia” dan visi “Kota Kolaborasi” yang diusung oleh Fraksi NasDem, sebagai landasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat. [Parlementaria]
