BANDA ACEH – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menegaskan bahwa Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Tahun Anggaran 2025 harus dibahas secara serius dan didukung dengan masukan-masukan terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Rabu (3/9/2025), saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raqan Perubahan APBK 2025.
Farid menyebutkan, dalam dokumen perubahan APBK 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,492 triliun, atau meningkat Rp23,2 miliar (1,58%) dari APBK murni sebelumnya. Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Pajak Penerangan Jalan, dividen PDAM, pendapatan BLUD RSUD Meuraxa dan Pasar, serta infak masyarakat.
“Dengan adanya peningkatan tersebut, Pemerintah Kota harus mampu menggerakkan roda perekonomian melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan selaras dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Illiza Saaduddin Djamal–Afdhal Khalilullah,” ujar Farid.
Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan HIV/AIDS
Dalam sektor pendidikan, Fraksi PKS menilai bahwa kualitas layanan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan, kata Farid, harus menjadi alat pembebasan, bukan hanya sekadar angka statistik.
“Fraksi mendorong agar anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas guru, distribusi sarana pendidikan yang merata, penguatan pendidikan diniyah, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKS mengapresiasi adanya peningkatan alokasi, namun mengingatkan pentingnya pemerataan akses bagi seluruh warga, baik di rumah sakit maupun puskesmas.
Farid juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Ia mendesak agar Pemerintah Kota mengambil langkah serius dan terukur dalam pencegahan, terutama yang terkait dengan kasus LGBT.
“Ini sesuai dengan visi-misi pemerintahan yang mengedepankan penegakan syariat Islam. Pemerintah harus memiliki strategi yang kuat dan konsisten,” tegasnya.
Dorong Ekonomi Rakyat dan Kinerja SKPK
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Farid menyebut bahwa sektor UMKM harus menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja daerah.
“Anggaran tahun 2025 seharusnya lebih banyak diarahkan untuk pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, serta membuka akses pasar bagi produk lokal,” katanya.
Ia juga meminta agar OPD yang memiliki kaitan langsung dengan pencapaian PAD dan visi-misi kepala daerah mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembahasan. Ia mengingatkan agar TAPK lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran kepada SKPK yang strategis.
Komitmen Fraksi PKS Kawal APBK-P
Farid menegaskan bahwa Fraksi PKS berkomitmen mengawal secara serius seluruh tahapan pembahasan Raqan Perubahan APBK 2025.
“Kami berharap perubahan APBK ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh,” tutupnya. [Parlementaria]
