BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, mendorong pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam memperkuat penanganan HIV/AIDS.
Gagasan tersebut muncul setelah DPRK Banda Aceh menerima penjelasan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) se-Aceh mengenai kondisi HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh. Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Menurut Irwansyah, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Diperlukan keterlibatan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, lembaga masyarakat hingga lingkungan keluarga untuk memperkuat pencegahan dan penanganannya.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” ujar Irwansyah.
Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, terdapat 918 kasus HIV/AIDS yang tercatat di Banda Aceh sejak 2008. Dari jumlah tersebut, 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan lainnya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Data terbaru juga menunjukkan terdapat 43 kasus baru HIV/AIDS sejak Januari hingga akhir Juli 2026.
Irwansyah mengatakan DPRK siap mendukung program penanganan HIV/AIDS dan TBC, termasuk melalui penganggaran maupun menjadi fasilitator untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki peran dalam penanganan penyakit menular tersebut.
Dorong skrining lintas instansi
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan pihaknya saat ini memfokuskan program pada penanganan HIV/AIDS, TBC dan malaria. Namun, tahap awal lebih diarahkan pada HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan serta penggalangan dukungan dari berbagai pihak.
Adinkes juga mendorong lembaga dan instansi pemerintah maupun swasta melakukan skrining secara internal sebagai bagian dari upaya deteksi dini.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah mengusulkan DPRK Banda Aceh menjadi ruang pertemuan antara instansi dan perusahaan yang beroperasi di Banda Aceh. Forum tersebut diharapkan dapat menyatukan langkah dan komitmen berbagai pihak dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS dan TBC.
“Lembaga-lembaga ini nantinya didorong agar memiliki langkah dan tekad yang sama dalam menghadapi persoalan ini,” ujarnya.
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, mengatakan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh perlu mendapat perhatian serius.
Selain 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 140 pasien HIV/AIDS disebut telah meninggal dunia. Saat ini terdapat 21 layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh dari total 115 layanan yang tersedia di Aceh. Layanan tersebut antara lain tersedia di RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa dan Puskesmas Meuraxa.
Rayhan juga menyebut salah satu faktor risiko penularan yang ditemukan berkaitan dengan hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).
TBC juga perlu mendapat perhatian
Selain HIV/AIDS, Adinkes menyoroti persoalan TBC di Banda Aceh. Media Yulizar mengatakan TBC merupakan penyakit menular yang membutuhkan perhatian serius karena dapat menyebar di lingkungan keluarga.
Menurutnya, apabila terdapat anggota keluarga yang terdiagnosis TBC, anggota keluarga lainnya perlu menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan untuk mengetahui kemungkinan penularan dan mendapatkan penanganan yang diperlukan.
“Jika dalam satu rumah ada lima orang, satu positif TBC, maka empat lainnya juga harus diperiksa dan mengikuti pengobatan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Media menilai peningkatan kegiatan skrining di masyarakat maupun lingkungan pemerintah dan swasta menjadi salah satu langkah penting untuk mengendalikan penyebaran TBC.
Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC.
Selain dukungan pemerintah, keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dinilai penting. Perusahaan diharapkan dapat ikut mendukung upaya pencegahan, termasuk memberikan perhatian terhadap kesehatan karyawan dan keluarganya.
Musriadi dukung komite khusus
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menilai HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan terkoordinasi.
Menurutnya, munculnya 43 kasus baru hingga Juli 2026 menunjukkan perlunya langkah pencegahan dan penanganan yang lebih terintegrasi.
Musriadi mengingatkan Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, ia mendukung gagasan pembentukan komite khusus sebagaimana diusulkan Irwansyah.
Menurut Musriadi, pengendalian HIV/AIDS dan TBC tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterlibatan berbagai lembaga dan instansi diperlukan agar upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian kasus dapat berjalan lebih efektif.
Pembentukan komite tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi mampu mempertemukan program pemerintah, layanan kesehatan, dunia usaha dan masyarakat dalam satu strategi bersama. Dengan koordinasi yang lebih kuat, upaya deteksi dini, edukasi dan pencegahan diharapkan dapat diperluas sehingga penanganan HIV/AIDS dan TBC di Banda Aceh menjadi lebih terarah.
