Jakarta | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal 2026. Optimisme tersebut disampaikan saat menghadiri acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas” di kantor IDN HQ, Selasa (14/1).
Dalam sesi tanya jawab, Purbaya menjelaskan bahwa sejumlah langkah awal yang ditempuh pemerintah sejak akhir 2025 berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi yang sebelumnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik.
Ia menuturkan, perlambatan ekonomi sempat terjadi pada Agustus–September 2025 hingga mencapai level yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif guna menjaga stabilitas nasional.
“Kalau tidak segera dibalik, stabilitas sosial dan politik bisa terganggu. Karena itu ekonomi harus segera dipulihkan agar stabilitas tetap terjaga,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, percepatan belanja negara serta perbaikan iklim investasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan satuan tugas percepatan dan debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi serta mendorong sektor riil.
Ia menegaskan, pemerintah akan menciptakan stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemberian subsidi maupun insentif juga akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sektor terkait.
“Ke depan, kebijakan moneter akan berjalan, fiskal berjalan, dan sektor swasta juga berjalan,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengakui efektivitas kebijakan sempat tertahan akibat kurang sinkronnya respons kebijakan moneter. Namun, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral kini telah diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah.
“Kami sudah berdiskusi kembali dengan bank sentral dan mencapai titik temu agar sistem ini diperbaiki dengan baik sehingga kebijakan fiskal dan moneter lebih sinkron,” ujarnya.
Acara tersebut menjadi ruang dialog mengenai penguatan arah kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan dampak perbaikan struktural dapat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
