Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Gerindra, Ramza Harli, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh untuk memastikan seluruh pekerjaan perbaikan jalan dilakukan dengan kualitas yang baik dan berstandar, bukan sekadar tambal sulam yang mudah rusak.
Ia menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik dalam Kota Banda Aceh yang kembali rusak meski sebelumnya telah diperbaiki. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur jalan.
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Ramza menegaskan bahwa kualitas jalan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek perbaikan, bukan hanya mengejar penyelesaian fisik semata.
“Jangan setiap tahun jalan yang sama terus diperbaiki. Ini seperti pekerjaan yang tidak tuntas, asal-asalan. Kita butuh kualitas, bukan sekadar proyek yang cepat rusak,” tegas Ramza saat melakukan peninjauan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Jaya Baru dan Kutaraja bersama aparatur gampong dan pihak Dinas PUPR, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai, pola perbaikan yang tidak memperhatikan kualitas justru akan membebani anggaran daerah secara berulang, karena jalan yang sudah diperbaiki kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan pemerintah dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Ramza juga mendorong Dinas PUPR untuk lebih ketat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan, termasuk memastikan material dan metode pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai pekerjaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia berharap ke depan, setiap proyek perbaikan jalan di Banda Aceh dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih tahan lama dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak lagi bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari upaya serius pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mobilitas warga. [adv]
