BANDA ACEH — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025). Konferensi pers itu merupakan tindak lanjut dari diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK.
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons penanganan bencana hidrometeorologi yang dinilai terus berulang di Aceh.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK.
Konsolidasi lintas fakultas ini menegaskan komitmen mahasiswa untuk mengawal isu kebencanaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menyatakan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya menghadapi persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Ia menyoroti adanya kecenderungan penggiringan isu kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus dari upaya pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya pengalihan narasi ke isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan korban bencana serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan.
Aliansi Mahasiswa USK turut mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana.
Kenaikan harga tanpa pengendalian dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan yang masih berada dalam masa pemulihan.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak Presiden membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi di Sumatra.
Tim tersebut diusulkan berada langsung di bawah Presiden, memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, serta bertugas mengoordinasikan penanganan bencana secara terpadu.
Tim khusus tersebut diharapkan mampu memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Aceh.
Menutup pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.
Mahasiswa menekankan pentingnya menghindari narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
