BANDA ACEH – Delapan bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda sebagian besar wilayah Sumatra, Aceh bersiap memasuki babak baru pemulihan. Pemerintah menetapkan 1 Agustus 2026 sebagai awal fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), menandai berakhirnya masa tanggap darurat dan transisi yang selama ini difokuskan pada penyelamatan warga, pemulihan layanan dasar, serta penanganan kebutuhan mendesak.
Dalam fase baru tersebut, Aceh memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp58,9 triliun, nilai terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang juga terdampak bencana, yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dana tersebut disiapkan untuk membangun kembali infrastruktur, permukiman, fasilitas pelayanan publik, hingga memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, saat menghadiri podcast bersama UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
«”Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh mendapatkan alokasi hampir Rp59 triliun, di luar APBN reguler,” ujar Safrizal.»
Kehadiran Safrizal di Kampus UIN Ar-Raniry disambut langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sebelum podcast dimulai, keduanya sempat berbincang santai sambil menikmati kopi di Warung Kopi Rumoh Aceh, kawasan Kopelma Darussalam.
Meski baru tiba dari Jakarta, Safrizal langsung menuju lokasi kegiatan tanpa beristirahat. Baginya, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan fase yang paling menentukan karena menjadi titik awal kebangkitan Aceh pascabencana.
Aceh Mendapat Porsi Terbesar
Safrizal menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga provinsi terdampak.
Dari total tersebut, Aceh memperoleh alokasi Rp58,9 triliun, atau lebih dari separuh keseluruhan anggaran nasional yang disiapkan untuk program pemulihan.
Anggaran itu akan dilaksanakan secara bertahap, yakni Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
Menurut Safrizal, khusus pada tahun 2026, belanja pemerintah yang telah bergerak sejak masa tanggap darurat hingga akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp36 triliun, sehingga aktivitas pembangunan dan pemulihan akan terus berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.
Bencana dengan Cakupan Wilayah Terluas
Safrizal menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra sebagai salah satu bencana dengan cakupan wilayah paling luas yang pernah ditangani pemerintah Indonesia.
Jika tsunami Aceh 2004 dikenang sebagai bencana dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar, maka bencana hidrometeorologi 2025 menghadirkan tantangan berbeda karena dampaknya menyebar secara bersamaan di banyak daerah.
Di Aceh, bencana menjangkau 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong.
Kerusakan meliputi kawasan permukiman, lahan pertanian dan perkebunan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga jaringan jalan dan jembatan. Tercatat 2.108.582 kepala keluarga terdampak, sementara sekitar 37 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat.
“Sungguh luas dan besar musibah itu,” kata Safrizal.
Pemerintah Bergerak Sejak Hari Pertama
Safrizal mengenang dirinya tiba di Aceh pada 29 November 2025, ketika jaringan komunikasi lumpuh akibat padamnya listrik dan akses informasi terputus.
Saat itu ia tengah bertugas menangani banjir bandang di Tapanuli Utara sebelum diterbangkan menggunakan pesawat kecil menuju Aceh.
Pengalaman menyaksikan langsung kondisi masyarakat yang terdampak menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang kariernya sebagai birokrat.
Selanjutnya ia dipercaya menjadi Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan memilih menetap hampir sepenuhnya di Aceh guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai target.
Menurutnya, keberhasilan masa tanggap darurat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat.
Infrastruktur dan Layanan Publik Berangsur Pulih
Memasuki akhir masa transisi, berbagai indikator pemulihan menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali berfungsi sepenuhnya.
Sementara itu, pada infrastruktur daerah, 1.543 dari 1.638 ruas jalan atau sekitar 94,2 persen telah ditangani, sedangkan 380 dari 655 jembatan daerah telah selesai diperbaiki.
Di sektor pendidikan, 3.120 sekolah yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menyelenggarakan proses belajar mengajar, baik di gedung semula, bangunan sementara, maupun lokasi relokasi.
Pelayanan kesehatan juga mulai normal. Sebanyak 867 puskesmas telah kembali beroperasi, dua puskesmas yang rusak berat dipindahkan ke bangunan modular, sementara sejumlah fasilitas kesehatan lainnya masih menjalani rehabilitasi atau proses relokasi.
Huntara Hampir Tuntas, Huntap Terus Dikebut
Program penyediaan hunian sementara (huntara) juga hampir selesai. Dari target 18.943 unit, sebanyak 18.861 unit atau sekitar 99 persen telah selesai dibangun, dengan 18.784 unit sudah ditempati warga.
Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 37.323 unit, hingga 22 Juli 2026 telah selesai dibangun 401 unit, sementara 1.832 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi oleh BNPB, Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta berbagai mitra pembangunan.
Membangun Kembali dengan Standar yang Lebih Baik
Safrizal menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki lingkungan yang lebih aman, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Karena itu, pemerintah mengusung prinsip Build Back Better, Safer and More Resilient, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman terhadap risiko bencana, serta memperkuat ketahanan masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, melainkan juga pada sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan program hingga tuntas.
“Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” ujar Safrizal.
