BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mencatat babak baru dalam tata kelola pendidikan menengah. Untuk pertama kalinya, sebanyak 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB dari seluruh Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 23 Juli 2026.
Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga menandai komitmen Pemerintah Aceh membangun sistem pendidikan yang lebih profesional, berintegritas, dan bebas dari kepentingan di luar dunia pendidikan.
Dalam sambutannya, Mualem menyebut pelantikan itu sebagai momentum bersejarah bagi pendidikan Aceh. Ia mengingatkan bahwa selama ini jabatan kepala sekolah kerap mengalami pergantian dalam waktu singkat sehingga mengganggu kesinambungan kepemimpinan di sekolah.
“Ini menjadi sejarah kepala sekolah SMA dan SMK yang ada pelantikannya. Dulu sebulan dua bulan diganti. Jangan ada lagi kepentingan di lembaga pendidikan,” kata Mualem.
Menurutnya, keputusan melantik langsung para kepala sekolah merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus memberikan legitimasi yang kuat kepada para pemimpin sekolah dalam menjalankan tugasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah yang dilantik akan dievaluasi secara berkala agar mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan perubahan nyata bagi dunia pendidikan.
“Ini saya lantik langsung agar mengarah ke hal positif. Kita juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Kepala Sekolah Diminta Fokus Membangun Karakter
Mualem menekankan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi masa depan Aceh.
Ia mengingatkan bahwa setelah lingkungan keluarga, sekolah merupakan tempat utama pembentukan karakter, disiplin, dan akhlak peserta didik. Karena itu, kepala sekolah bersama para guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendorong prestasi siswa.
“Jabatan ini adalah amanah Allah. Bapak dan ibu yang terpilih menjadi pembimbing dan pembina anak sekolah, mari kita ayomi sebaik mungkin,” katanya.
Menurut Mualem, para siswa yang saat ini menempuh pendidikan di SMA, SMK, dan SLB kelak akan menjadi generasi penerus yang menentukan arah pembangunan Aceh. Oleh sebab itu, mereka harus dibekali tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga karakter dan akhlak yang baik.
“Kita tahu bahwa selepas orang tuanya, kitalah pembimbing generasi muda Aceh. Jadi pastikan anak-anak benar-benar belajar, jangan berkelahi di sekolah. Murid sekolah saat ini akan menjadi pengganti kita ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk terus menjaga dan membina akhlak peserta didik serta mengarahkan mereka agar memiliki cita-cita, etika, dan semangat belajar yang kuat.
“Saya harapkan kepada kepala sekolah marilah jaga akhlak dan karakter anak-anak kita. Yang jelas anak di bangku SMA harus diarahkan ke jalan yang lebih bermakna,” kata Mualem.
Perkuat Reformasi Birokrasi Pendidikan
Gubernur menegaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat reformasi birokrasi di sektor pendidikan. Kepemimpinan sekolah yang profesional dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain melantik 248 kepala SMA, SMK, dan SLB, pada kesempatan yang sama Mualem juga melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh, yakni Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dr. Amrizal, S.H., LL.M. sebagai Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Muhammad Fadhil, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Ramzi, M.Si. sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, serta dr. M. Fuad, Sp.PD, K-HOM, FINASIM sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Zainoel Abidin.
Pelantikan serentak tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Aceh dalam memperkuat kualitas birokrasi dan kepemimpinan di sektor pendidikan maupun pelayanan publik. Pemerintah berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Aceh.
